KALTENGTALKS.COM, BARITO UTARA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyampaikan lima catatan strategis untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dengan menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi pemerataan pembangunan.
Pernyataan penting ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD pada Senin, 1 Desember 2025. Sebelumnya, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Permana Setiawan menegaskan harapannya agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen yang pro-rakyat. “Kami berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Setelah mencermati Pidato Pengantar Bupati, jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi PKB, serta hasil pembahasan yang intensif, Fraksi PKB merumuskan lima poin krusial untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah:
- Optimalisasi PAD dan BUMD: Pemerintah Daerah didorong untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun.Terkait BUMD, Permana tegas menyampaikan perlunya profesionalisme. “BUMD harus dikelola lebih profesional dan transparan agar memberikan keuntungan nyata bagi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan lain sebagai solusi atas defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat,” tegasnya.
- Pemerataan Infrastruktur: Fraksi PKB meminta pemerintah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah terpencil, sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Permana Setiawan menekankan bahwa manfaat anggaran harus dirasakan merata. “Pembangunan tidak boleh terpusat; seluruh wilayah harus merasakan manfaat anggaran,” ujarnya.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Penggunaan anggaran harus efisien, dan pemerintah harus terbuka terhadap kritik konstruktif. “Anggaran harus digunakan secara bijak dan efisien. Kritik harus diterima sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan pelayanan publik,” katanya.
- Lobi Politik Dana Pusat: Menanggapi pemangkasan Dana Transfer Pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah, Fraksi PKB mendesak adanya upaya lobi politik yang intensif. “Kami mendesak pemerintah daerah melakukan lobi politik ke pemerintah pusat agar dukungan anggaran tambahan bisa diperoleh. Ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan ketahanan fiskal tetap terjaga,” jelas Permana.
- Kehati-hatian Defisit: Fraksi PKB mengingatkan Pemerintah Daerah untuk mengelola defisit anggaran dengan penuh kehati-hatian guna menjaga stabilitas fiskal. “Defisit yang tidak terkendali dapat membahayakan stabilitas fiskal daerah di masa depan. Pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan risiko jangka panjang,” ujar Permana.
Fraksi PKB DPRD Barito Utara menutup dengan penegasan bahwa harapan mereka adalah memastikan APBD 2026 benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran 2026 benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” pungkas Permana Setiawan.
