KALTENGTALKS.COM, JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa apabila dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan diseminasi akademik di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penelitian berbasis live-in yang dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 10-12 Juni 2026.
Di tengah berbagai pandangan mengenai pelaksanaan Program MBG, AMM memilih melakukan penelitian langsung di lapangan melalui pendekatan partisipatif. Metode tersebut dipilih agar evaluasi yang disampaikan didasarkan pada fakta empiris dan kondisi nyata di masyarakat.
Bagi AMM, penelitian tersebut bukan sekadar aktivitas akademik. Mereka memandang kegiatan itu sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sekaligus bentuk kontribusi mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik.
AMM juga menilai riset yang dilakukan hingga tingkat desa menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan mahasiswa sebagaimana tercermin dalam Spirit Rapat Ikada 19 September 1945, yakni menjaga kedaulatan ekonomi rakyat dari berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Untuk mendukung kelancaran penelitian, AMM menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridarma Indonesia melalui pendampingan hukum bagi para peneliti dan relawan mahasiswa.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi intimidasi maupun tekanan selama proses pengumpulan data, sekaligus memberikan kepastian perlindungan hukum kepada seluruh peserta penelitian.
Selain itu, AMM menegaskan seluruh kegiatan penelitian tetap menjunjung tinggi etika akademik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi bersama rektorat maupun pimpinan perguruan tinggi asal para mahasiswa.
Berdasarkan hasil pengamatan di SPPG Desa Mekar Baru, AMM menilai Program MBG memiliki peluang besar menggerakkan roda perekonomian lokal apabila dilaksanakan secara konsisten sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemerintah.
Penelitian tersebut mencatat dapur SPPG melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri atas siswa, balita, hingga ibu hamil.
Dari aspek ketenagakerjaan, operasional dapur melibatkan 50 pekerja, dengan sekitar 80 persen berasal dari masyarakat sekitar yang tinggal dalam radius kurang dari satu kilometer serta tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penelitian juga menemukan seluruh kebutuhan beras dipenuhi oleh penggilingan padi desa yang berlokasi sekitar 200 meter dari dapur SPPG. Sementara itu, permintaan bahan pangan lokal seperti ayam dan ikan meningkat dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram setiap hari, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha setempat.
Meski demikian, AMM mencatat masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum optimal sebagai pengelola utama rantai pasok bahan baku.
Selain itu, komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah masih banyak dipasok dari pasar induk di luar wilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang bagi distributor maupun perantara berskala besar sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat desa belum sepenuhnya maksimal.
Dalam pemaparannya, AMM menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak seharusnya dipandang hanya sebagai program bantuan sosial ataupun sekadar pembagian makanan.
Menurut mereka, MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat.
AMM juga menyoroti potensi ancaman dari praktik kartel dan mafia ekonomi di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, minyak dan gas, sumber daya alam, pangan hingga logistik nasional yang dinilai dapat menghambat tercapainya tujuan program.
Di sisi lain, organisasi tersebut memberikan apresiasi kepada masyarakat serta pengelola dapur SPPG yang telah menjalankan program di lapangan. Mereka juga menegaskan penolakan terhadap berbagai upaya politisasi yang dinilai dapat menggeser tujuan utama Program MBG.
Menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, AMM turut menyampaikan tujuh rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Rekomendasi tersebut meliputi pemberantasan mafia dan kartel ekonomi, peningkatan transparansi data melalui sistem pemantauan publik secara real-time, penguatan perlindungan terhadap pelaksanaan MBG dari kepentingan politik, mendorong gerakan riset berkelanjutan oleh perguruan tinggi, memperkuat peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam rantai pasok, meningkatkan pembinaan terhadap petani, peternak dan UMKM lokal, serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kesehatan penerima manfaat melalui pengukuran antropometri setiap enam bulan.
Sebagai penutup, AMM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui pendekatan akademik, riset lapangan, dan pengawasan partisipatif.
“Pernyataan ini kami keluarkan dalam kesadaran yang penuh: mahasiswa, pemuda, dan rakyat harus bahu-membahu dan bergotong-royong memastikan negara tidak boleh kalah terhadap kartel dan mafia. MBG adalah wujud nyata eksistensi Pasal 33 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi rakyat,” tegas para perwakilan AMM secara bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Irwansyah, Fazri Rizki, dan Caesar Khalifah yang mewakili Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM).
Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terdiri atas berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni GLM UPNVJ, HIMAPOL UPNVJ, BEM UPNVJ, HIMAPOLINDO, ILMISPI, KM UMJ, BEM FH UMJ, Fakultas Hukum Atma Jaya, KBM UNPAM, UPNVJ Bergerak, serta HIMAPOL UMJ.
