KALTENGTALKS.COM, PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempererat kerja sama lintas instansi dan sosialisasi publik untuk menangkal praktik keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kebijakan ini mengemuka usai terhimpun 450 aduan terkait aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah dari Januari sampai 31 Oktober 2026. Aduan tersebut terbagi atas 415 laporan pinjaman online ilegal, 30 laporan investasi ilegal, dan 5 laporan pergadaian ilegal.

Berdasarkan catatan Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pelapor didominasi perempuan sebesar 64 persen dan laki-laki 36 persen. Modus investasi ilegal yang banyak dilaporkan mencakup skema money game, jasa periklanan berbasis deposit, perdagangan aset kripto maupun forex atau futures yang diduga ilegal, serta pencatutan identitas entitas berizin. Sementara itu, rekapitulasi Indonesia Anti-Scam Centre sejak November 2024 hingga 31 Oktober 2026 mencatat 5.453 aduan penipuan transaksi keuangan di Kalimantan Tengah.

Sebagai langkah lanjutan, OJK bersama anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026 di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Fokus kegiatan ini mencakup evaluasi penanganan aktivitas keuangan ilegal, penguatan sinergi antarinstansi, dan peningkatan efektivitas pencegahan serta pelindungan masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menekankan bahwa aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan menjadi tantangan berat bagi pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan. “Aktivitas keuangan ilegal dan scam merupakan ancaman serius terhadap upaya pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan,” ujar Primandanu. Menurutnya, koordinasi antaranggota Satgas PASTI Daerah harus terus diperkuat agar pencegahan dan penanganan berlangsung efektif dan terintegrasi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Subdirektorat V Tindak Pidana Siber Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, serta anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Narasumber dari Subdit V Tipidsiber Polda Kalimantan Tengah, Rony Are Setia, menyampaikan bahwa modus kejahatan digital kian berkembang sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. “Masyarakat diminta untuk selalu waspada dalam memanfaatkan layanan keuangan digital,” ujar Rony. Ia turut mengingatkan warga agar memastikan legalitas pihak penawar layanan keuangan, berhati-hati saat bertransaksi di e-commerce, dan menghindari judi online.

Rapat kemudian mengulas perkembangan penanganan perkara aktivitas keuangan ilegal serta koordinasi lintas lembaga. Forum ini menjadi ruang bagi anggota Satgas PASTI Daerah untuk memperkuat kolaborasi pencegahan dan penanganan di Kalimantan Tengah.

Bersamaan dengan itu, OJK Provinsi Kalimantan Tengah juga menggelar Training of Trainers bagi Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan serta Kelompok Studi Pasar Modal di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menyasar peningkatan pemahaman dan kapasitas anggota komunitas dalam mengidentifikasi modus keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, sekaligus memperluas jangkauan edukasi ke masyarakat.

Melalui Training of Trainers, peserta diharapkan menjadi penggerak literasi keuangan yang sanggup menyampaikan informasi secara tepat, membantu warga mengenali tanda penawaran keuangan ilegal, serta mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan legal yang sesuai kebutuhan.

Kegiatan juga menghadirkan diskusi interaktif guna memperdalam pemahaman peserta atas perkembangan modus penipuan keuangan dan langkah pencegahannya. OJK Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat agar selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk atau layanan keuangan, mewaspadai janji keuntungan tinggi yang tidak wajar, dan menjaga kerahasiaan data pribadi serta informasi keuangan.

Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat melaporkannya melalui laman sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Adapun masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau lekas melapor melalui iasc.ojk.go.id untuk mendukung percepatan penanganan dan upaya penyelamatan dana.

Lewat penguatan koordinasi Satgas PASTI Daerah dan pemberdayaan komunitas literasi keuangan, OJK Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan efektivitas pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta memperluas pelindungan konsumen dan masyarakat di Kalimantan Tengah.