KALTENGTALKS.COM, BARITO UTARA – Bupati Barito Utara, Shalahuddin, memimpin Rapat Koordinasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah, pada Kamis, 30 Juli 2026.
Rakor tersebut membahas upaya peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat, khususnya melalui pembenahan jaringan PDAM yang mengalami kerusakan.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, Direktur PDAM, kepala perangkat daerah terkait, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat tersebut, Bupati Shalahuddin menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara PDAM, organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan air minum masyarakat dapat terpenuhi.
“Tujuannya satu memastikan seluruh masyarakat Barito Utara mendapatkan akses air minum yang cukup, berkualitas, dan terjangkau,” ucap Shalahuddin.
Shalahuddin menyampaikan bahwa penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
“Untuk sembilan kecamatan, kita tidak perlu membangun baru. Pembangunan baru akan dilakukan secara bertahap. Saat ini kita fokus membenahi jaringan yang rusak terlebih dahulu,” katanya di hadapan peserta rapat.
Selain jaringan distribusi, Bupati juga menyoroti persoalan kualitas air PDAM di kawasan perkotaan yang masih menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta agar persoalan tersebut segera ditangani sehingga pelayanan air bersih dapat berjalan lebih baik.
“Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, hal ini harus segera diselesaikan. Tidak boleh lagi terjadi air keruh atau air mati. Alhamdulillah, selama tiga hari terakhir air PDAM sudah bersih,” ujarnya.
Sebagai langkah penyelesaian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan penambahan kapasitas produksi air. Selain itu, dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga telah dialokasikan untuk memperkuat sistem SPAM di daerah.
