KALTENGTALKS.COM, BARITO UTARA – Anggota DPRD Barito Utara, Edi Pran Aji, memberikan apresiasi tinggi atas pelantikan dan pengukuhan pengurus Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.
Acara yang berlangsung khidmat di Arena Tiara Batara pada Kamis, 4 Desember 2025, ini dinilai sebagai langkah penting bagi penguatan adat dan ketertiban sosial di daerah tersebut. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felik Sonadir Y Tingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan beberapa anggota DPRD.
Edi Pran Aji menyampaikan harapannya kepada jajaran kepengurusan yang baru dilantik.
“Saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus BATAMAD yang baru dilantik. Keberadaan BATAMAD sangat penting sebagai benteng adat Dayak dan mitra strategis pemerintah daerah. Dengan kepengurusan yang baru, saya berharap BATAMAD semakin solid dalam menjaga nilai-nilai adat sekaligus mampu hadir sebagai pelindung masyarakat,” ujar Edi Pran Aji.
Ia menegaskan peran BATAMAD sangat besar, terutama dalam menjaga kerukunan dan menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan adat di tengah masyarakat.
“BATAMAD harus terus mengutamakan profesionalitas, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi hukum adat. Dengan begitu, organisasi ini dapat menjadi panutan dan menjaga marwah masyarakat adat Dayak di Barito Utara,” tambahnya.
Edi Pran Aji juga menyatakan bahwa DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis BATAMAD, terutama dalam penguatan kelembagaan dan pelatihan kader. Hal ini bertujuan agar BATAMAD lebih siap menghadapi tantangan sosial di masa depan.
Sebelumnya, Bupati Shalahuddin telah menegaskan bahwa BATAMAD memiliki peran strategis sebagai penjaga adat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.
“Pelantikan ini adalah momentum penting untuk meneguhkan komitmen menjaga nilai-nilai luhur adat Dayak dan memastikan masyarakat hidup dalam suasana aman, damai, dan harmonis,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa BATAMAD tidak hanya berfokus pada pelestarian adat, tetapi juga berperan dalam penegakan hukum adat, menjaga ketertiban, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah daerah berharap kepengurusan baru dapat menjadi benteng persatuan serta contoh disiplin bagi masyarakat.
