KALTENGTALKS.COM, BARITO UTARA – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing yang baru-baru ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Aula C Setda Barito Utara pada Jum’at, 7 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi aksi perubahan yang diberi tajuk “Strategi Keamanan dan Ketertiban Daerah melalui Koordinasi Data Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing (SIAP PUAS Tegas)”, yang digagas oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Ervina, SH.

Dalam pandangannya, politisi Partai Demokrat ini menilai langkah yang dilakukan Pemkab Barito Utara melalui Kesbangpol tersebut sangat strategis dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban daerah di tengah dinamika globalisasi dan meningkatnya mobilitas warga asing.

“Program SIAP PUAS Tegas ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing, maupun lembaga asing harus dilakukan secara terkoordinasi dan transparan agar kehadiran mereka benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” ujar Patih Herman AB saat ditemui usai rapat kerja DPRD pada Jum’at, 14 November 2025.

Ia menegaskan, DPRD Barito Utara mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, baik dengan TNI, Polri, Kejaksaan, maupun BIN, guna memperkuat mekanisme deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan dukungan anggaran jika dibutuhkan. Yang penting, seluruh data dan aktivitas pengawasan harus akurat, cepat, dan bisa diakses antarinstansi,” tambahnya.

Patih Herman AB juga menilai, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi antarinstansi untuk terus berbagi informasi dan memperkuat koordinasi. Ia berharap program SIAP PUAS Tegas tidak hanya berhenti sebagai inovasi administrasi, tetapi benar-benar diimplementasikan secara berkelanjutan di lapangan.

“Rakor yang sudah dilaksanakan itu harus menjadi titik awal bagi sistem pengawasan terpadu yang berkelanjutan. Jangan hanya selesai di forum, tapi benar-benar ada tindak lanjut dan pelaporan rutin di lapangan,” ujarnya.