KALTENGTALKS.COM, BARITO UTARA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) kini menghadapi tantangan serius dalam kondisi keuangan daerah setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rakor dilaksanakan di Gedung Balai Antang Muara Teweh pada Rabu, 12 November 2025.
“Perlu kami sampaikan bahwa APBD Barito Utara terpangkas kurang lebih Rp1,2 miliar akibat penurunan dana transfer daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” kata Sekda Barito Utara Muhlis.
Muhlis menjelaskan bahwa rakor ini digelar atas arahan Bupati Barito Utara setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan.
Meskipun terjadi pemangkasan, Sekda Muhlis menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara masih berupaya menjaga stabilitas pelaksanaan program daerah.
“Alhamdulillah, Barito Utara masih dalam posisi yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun memang sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Berkat perjuangan Bapak Bupati, beberapa program di tingkat nasional masih dapat kita dorong untuk terealisasi di APBD 2026 mendatang,” lanjutnya.
Sekda juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program TJSL serta kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Peran dunia usaha sangat diharapkan. Karena itu, melalui rakor ini, kita ingin menyamakan persepsi mengenai tanggung jawab daerah dan tanggung jawab perusahaan agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Muhlis.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Muhlis turut melakukan pengecekan kehadiran perwakilan dunia usaha, baik dari sektor perbankan maupun perusahaan tambang dan perkebunan yang berinvestasi di Barito Utara.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Barito Utara, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Barito Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perusahaan, perbankan, serta tokoh masyarakat, adat, agama, dan pemuda. Rakor ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan serta mendukung optimalisasi PAD demi kemajuan Barito Utara.
